Pemerintah telah resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Salah satu point yang terdapat pada UU HPP yakni perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang saat ini mempunyai nomor khusus, pada UU HHP ini disebutkan akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang …
Saat ini tak perlu khawatir lagi apabila mengalami masalah dalam proses perpajakan karena Kementerian Keuangan telah menyediakan saluran khusus pengaduan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan. PER-07/2019 ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengaduan pelayanan perpajakan dan merupakan revisi dari aturan sebelumnya …
Pada peringatan Hari Pajak tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali meluncurkan beberapa aplikasi berbasis data analisis dengan harapan agar dapat membantu memperkuat kembali pengawasan DJP terhadap wajib pajak. Adapun aplikasi DJP terbaru tersebut adalah : 1. Aplikasi Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP) Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan bagaimana peta risiko wajib …
Pemerintah berencana mengadakan lagi program tax amnesty pada awal tahun 2022 setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2016 dan 2017. Sesuai UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) program tax amnesty atau program pengungkapan sukarela pajak akan dilakukan selama 6 bulan yaitu pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 karena pemerintah dinilai sukses melakukan program ini dibandingkan …
Kantor Pelayanan Pajak atau yang biasa kita kenal dengan KPP tentunya menjadi hal yang tidak asing lagi untuk hal-halyang berhubungan dengan urusan perpajakan. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil. Pada artikel ini, akan dibahas mengenai jenis dan fungsi KPP …
Selain insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100% untuk mobil 4×2 dengan kapasitas hingga 1.500 cc diperpanjang hingga Agustus 2021 (Baca : PPnBM Mobil 100% Diperpanjang Hingga Agustus 2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa akan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rumah Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Desember 2021, yang …
Saat ini Dirjen Pajak (DJP) resmi meluncurkan aplikasi yang bernama M-Pajak pada Jumat 4 Juni 2021, dimana aplikasi versi mobile situs pajak.go.id baru dapat diunduh di Google Play Store. Berdasarkan web resminya, DJP menyebutkan bahwa aplikasi M-Pajak ini memiliki banyak keunggulan didalamnya yang mampu dimanfaatkan oleh wajib pajak. Selain itu, dengan diluncurkannya M-Pajak, ke depannya …
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 63/2021 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Dalam PMK tersebut pemerintah mengatur: Wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Menteri dapat melakukan kerja sama dengan Instansi …
Seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya dalam meningkatkan layanan perpajakan berupa transformasi digital atau digitalisasi, seperti usaha meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan untuk hal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satu layanan yang sudah mencerminkan digitalisasi pelayanan pajak ini adalah portal DJP Online yang berisikan layanan digital …
Adanya penurunan jumlah pajak terutang pada masa pandemi covid 19 ini membuat petugas pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Surat ini dikeluarkan sehubungan adanya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK berisi klasifikasi atas penurunan pembayaran …
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Read More »