Selain dapat membuat faktur pajak pembatalan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dapat membuat faktur pajak pengganti jika terdapat kesalahan dalam faktur pajak yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh yang sering mudah ditemui ialah kekeliruan mencantumkan nama atau alamat lawan transaksi, nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). …
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan aturan yang diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal keuangan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 resmi dicabut …
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Kementerian Keuangan melalui DJP mencoba untuk dapat menyederhanakan sistem pendaftaran dan pelaporan objek pajak yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB-P3L) yang bertujuan untuk mendukung program …
Seringkali kita merasa kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Untuk mengatasi hal ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan pelayanan langsung kepada masing-masing wajib pajak yang membutuhkan pelayanan dengan membuka Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). TPT merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan yang dilakukan oleh KPP. Pada pembahasan kali ini …
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan baru yang berhubungan dengan faktur pajak yaitu PER-03/PJ/2022. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai aturan, pengisian dan keterangan dalam faktur pajak. Salah satu aturan yang dimaksud adalah pengisian keterangan yang dicantumkan dalam penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak. Beberapa keterangan yang perlu dicantumkan dalam faktur pajak tersebut …
Saat ini untuk wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak, harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau yang saat ini sudah beralih pada Surat Setoran Elektronik (SSE) atau e-billing. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam SSP, SSE ataupun e-billing, terdapat kode akun pajak yang diperlukan berdasarkan golongan pajak yang nanti akan kita bayarkan. Namun …
Dalam transaksi penjualan ada saat di mana barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan. Jika ada ketidaksesuaian maka pelanggan dapat melakukan retur atas barang yang dibeli. Jika transaksi sudah pernah dibuatkan faktur pajak, maka perlu adanya retur untuk faktur pajak tersebut. Pada Artikel kali ini kita akan membahas mengenai pengertian retur faktur …
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap akan menutup aplikasi saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT. Penutupan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan, yang sebelumnya pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui aplikasi e-SPT kini melalui e-Form dan e-Filing. Kebijakan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-5/PJ.09/2022 tentang Pengalihan Saluran Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi …
Penutupan Aplikasi e-SPT Untuk Pelaporan SPT Tahunan Read More »
SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan, yaitu sebuah surat yang digunakan dalam setiap pelaporan pajak. Dalam melaporkan SPT, wajib pajak perlu memperhatikan poin-poin penting agar SPT yang dilapor dapat diakui oleh kantor pajak. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan …
Dalam rangka memberikan pelayanan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan seminar, lokakarya, gelar wicara, atau kegiatan sejenis lainnya, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan Pembicara, Pembahas ataupun Moderator apabila ada pihak eksternal DJP yang mau mengundang DJP sebagai narasumber atau pembicara dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan …