Perusahaan Memiliki Cabang Wajib Dibuatkan NPWP Setiap perusahaan pastinya mempunyai tujuan agar dapat berkembang di kemudian hari. Salah satu upaya dari perusahaan dalam mewujudkan hal tersebut dengan dilakukannya perluasan cakupan pasar di berbagai lokasi yang berbeda sehingga memungkinkan perusahaan membuka kantor cabang di lokasi tersebut. Dengan dibuatnya kantor cabang pastinya cabang dapat melakukan aktivitas ekonomi …
Dalam perpajakan, tentunya Anda sering mengenal istilah pemotongan dan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukan. Tentunya pemotongan dan pemungutan terlihat memiliki arti yang sama yaitu sama-sama berhubungan dengan pajak tetapi tahukah Anda bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Adapun aturan yang mengatur mengenai pemotongan dan pemungutan pajak ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 …
Masih berhubungan dengan artikel sebelumnya Harmonisasi Peraturan Pajak, dalam Rencana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak tersebut ditambahkan juga peraturan baru yang belum ada sebelumnya yaitu penerapan pajak karbon. Melihat tingkat pencemaran yang semakin tinggi, pemerintah perlu mengambil langkah pencegahan untuk mengurangi hal tersebut. Salah satu cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan pajak karbon. …
Saat ini tak perlu khawatir lagi apabila mengalami masalah dalam proses perpajakan karena Kementerian Keuangan telah menyediakan saluran khusus pengaduan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan. PER-07/2019 ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengaduan pelayanan perpajakan dan merupakan revisi dari aturan sebelumnya …
Pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengadakan sidang paripurna. Dalam sidang paripurna tersebut telah disepakati undang-undang baru terkait perpajakan, yaitu pengesahan Rencana Undang-Undang atau biasa disebut RUU Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) menjadi Undang-Undang (UU). Pajak Penghasilan Dalam UU baru tersebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengalami …
Pada artikel sebelumnya tentang Bentuk Usaha tetap (BUT) disebutkan bahwa batasan waktu sebesar 183 hari untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan/atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang memiliki bentuk usaha dalam satu tahun diterapkan apabila antara Indonesia dan negara asal perusahaan tersebut tidak memiliki tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak …
Dengan diperpanjangnya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) Insentif PPN DTP Rumah hingga Desember 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru tentang Faktur Pajak (FP) yang nantinya harus dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan rumah yang mendapatkan fasilitas pajak ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.010/2021 Tentang Pajak …
Ketentuan Baru Faktur Pajak untuk Insentif PPN DTP Rumah Read More »
Pada artikel sebelumnya kita sudah membahas mengenai Pajak Mobil Hybrid, pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai pajak mobil listrik. Masih berhubungan dengan artikel sebelumnya, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2021 tidak hanya mengatur mengenai pajak mobil hybrid tetapi juga mengatur mengenai pajak atas mobil listrik. PP tersebut menjelaskan tentang Barang Kena Pajak (BKP) …
Mobil hybrid merupakan mobil yang memiliki dua sumber tenaga penggerak, yaitu dari bahan bakar minyak dan juga batrerai yang menggerakkan motor listrik. Dengan adanya mobil hybrid bisa menjadi solusi dalam upaya pengurangan polusi akibat asap/gas buang dari kendaraan bermotor. Mesin mobil hybrid juga dinilai lebih efisien dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya yang menggunakan bahan bakar …
Pada peringatan Hari Pajak tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali meluncurkan beberapa aplikasi berbasis data analisis dengan harapan agar dapat membantu memperkuat kembali pengawasan DJP terhadap wajib pajak. Adapun aplikasi DJP terbaru tersebut adalah : 1. Aplikasi Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP) Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan bagaimana peta risiko wajib …