Pada artikel sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Pengertian, Tujuan dan Sumber dari APBN. Artikel kali ini akan dibahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBN.
Tahapan Penyusunan APBN
Tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBN di Indonesia telah diatur dalam hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berikut adalah tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBN menurut hukum:
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahapan awal penyusunan APBN dimulai dengan penyusunan RKP, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah. RKP berisi program dan kegiatan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
2. Penyusunan Rancangan APBN
Setelah RKP disusun, Kementerian Keuangan sebagai penyusun APBN akan menyusun Rancangan APBN sesuai dengan prioritas dan kebijakan pemerintah. Rancangan APBN kemudian diajukan kepada DPR sebagai usulan APBN.
3. Pembahasan APBN di DPR
DPR mempunyai tugas untuk menelaah Rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah, dan melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Apabila terdapat perbedaan antara DPR dan pemerintah mengenai APBN, maka dilakukan rapat konsiliasi untuk mencapai kesepakatan.
4. Pengesahan APBN
Setelah dilakukan pembahasan, DPR harus menyetujui Rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah. Apabila sudah disetujui, maka APBN dianggap telah disahkan.
5. Pelaksanaan APBN
Setelah APBN disahkan, pemerintah akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam APBN sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Evaluasi pelaksanaan APBN
Setelah pelaksanaan APBN selesai, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam APBN.
Tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBN diatur dengan ketat oleh hukum, dan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBN disusun dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Prinsip APBN
Prinsip-prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN di Indonesia antara lain:
1. Prinsip Kemandirian Fiskal
APBN harus disusun secara mandiri, sehingga pemerintah dapat mengendalikan pengeluaran dan penerimaan negara tanpa tergantung pada sumber pendanaan luar negeri.
2. Prinsip Efisiensi
APBN harus disusun secara efisien, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan, serta meminimalkan pengeluaran yang tidak diperlukan.
3. Prinsip Efektivitas
APBN harus disusun secara efektif, dengan mempertimbangkan target yang hendak dicapai dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan.
4. Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas
APBN harus disusun secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.
5. Prinsip Konsistensi dan Kontinuitas
APBN harus disusun dengan mempertimbangkan konsistensi dan kontinuitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah.
Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam hukum sebagai panduan bagi pemerintah dalam penyusunan APBN, dan diharapkan dapat memastikan bahwa APBN disusun dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, dan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan transparan.
Struktur APBN
Struktur APBN terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
1. Pendapatan Negara
Merupakan sumber dana yang berasal dari penerimaan negara seperti pajak, cukai, retribusi, pengelolaan kekayaan negara, dan lain-lain.
2. Belanja Negara
Merupakan pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam APBN. Belanja Negara terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
3. Surplus atau Defisit
Surplus adalah keadaan ketika penerimaan negara lebih besar dari pengeluaran negara, sedangkan defisit adalah keadaan ketika pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara.
4. Pembiayaan
Merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran. Pembiayaan terdiri dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri, serta penjualan surat utang negara.
Dalam struktur APBN, pendapatan negara merupakan sumber utama yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Selain itu, surplus atau defisit anggaran dan pembiayaan juga menjadi komponen penting dalam struktur APBN karena dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan keuangan negara.
Terima kasih telah membaca artikel tentang Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBN. Untuk menemukan artikel-artikel menarik lainnya, silakan kunjungi website kami.
Dalam pengelolaan bisnis, adanya sistem pencatatan keuangan yang terpercaya sangat penting, kami menyediakan beberapasolusi yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda. Krishand Software menawarkan macam-macam software untuk membantu Anda mengelola bisnis dengan lebih efektif, termasuk sistem pencatatan keuangan yang terpercaya, perhitungan gaji karyawan, dan perhitungan pajak. Untuk informasi lebih jelas mengenai software yang sesuai untuk bisnis Anda, silakan kunjungi situs web kami di https://www.krishand.com/.