Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Baca juga: Pengertian Wajib Pajak). Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Tapi, …
Pada umumnya aktiva tetap merupakan harta jangka panjang perusahaan yang tidak diperjual-belikan. Nilai buku dari aktiva tetap semakin lama akan semakin berkurang karena adanya penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Pada periode berjalan bisa terjadi penghapusan atau bahkan penjualan atas aktiva tetap tesebut karena adanya kondisi khusus seperti rusak, hilang atau penyebab lainnya. Penjualan atas aktiva …
Dalam undang-undang cipta kerja terdapat beberapa turunan/cabang-cabang aturan terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satu turunan dari undang-undang cipta kerja tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. Dalam PP 35 Tahun 2021 berisikan tentang Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peraturan ini berlaku dan diundangkan pada …
PP 35 Tahun 2021 – PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK Read More »
Mulai 1 Oktober 2019, wisatawan mancanegara dapat meminta pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dilakukan atau yang lebih dikenal dengan istilah Value Added Tax – VAT Refund for Tourists. Ketentuan ini diatur dalam: UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 16E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan …
Pengembalian PPN (VAT Refund) Untuk Wisatawan Mancanegara Read More »
Pemerintah Indonesia sejak 2018 mengeluarkan kebijakan baru dalam hal pembuatan perizinan usaha yang dimaksud dengan pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha melalui Perpres nomor 91 Tahun 2017. Meskipun sudah dikeluarkan dari tahun 2017, implementasi peraturan ini baru berlaku secara efektif mulai pertengahan tahun 2018 melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara …
Tahukah kamu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, pemeriksaan …
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Dalam peraturan ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 19 kementerian, dua badan, Kejaksaan Agung, BPJS Ketenagakerjaan, Pemda, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres ini ditujukan …
Ketentuan Baru Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek Read More »
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melakukan perluasan segmen kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini mulai diberlakukan pada April 2021. Perluasan insentif PPnBM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu …
Dengan resmi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021. Maka bagi setiap orang atau pengelola layanan publik yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial wajib membayar royalti. Pengelola layanan publik yang bersifat komersial nantinya akan membayar royalti hak cipta dari lagu dan musik …
Setiap pemberi kerja wajib memberikan bukti potong pajak kepada pegawainya. Untuk pegawai tetap akan mendapatkan formulir 1721 A1 (Baca: Apa Itu Formulir 1721-A1?). Dalam 1721 A1 mencakup seluruh penghasilan pegawai seperti Gaji, Tunjangan, Premi asuransi, Natura, Bonus, THR dan lainnya. Tapi, sebetulnya apa yang di maksud dengan natura dan bagaimana pengenaan pajak natura? Pengertian Natura …