Pemerintah Indonesia sejak 2018 mengeluarkan kebijakan baru dalam hal pembuatan perizinan usaha yang dimaksud dengan pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha melalui Perpres nomor 91 Tahun 2017. Meskipun sudah dikeluarkan dari tahun 2017, implementasi peraturan ini baru berlaku secara efektif mulai pertengahan tahun 2018 melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara …
Tahukah kamu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, pemeriksaan …
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Dalam peraturan ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 19 kementerian, dua badan, Kejaksaan Agung, BPJS Ketenagakerjaan, Pemda, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres ini ditujukan …
Ketentuan Baru Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek Read More »
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melakukan perluasan segmen kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini mulai diberlakukan pada April 2021. Perluasan insentif PPnBM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu …
Dengan resmi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021. Maka bagi setiap orang atau pengelola layanan publik yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial wajib membayar royalti. Pengelola layanan publik yang bersifat komersial nantinya akan membayar royalti hak cipta dari lagu dan musik …
Setiap pemberi kerja wajib memberikan bukti potong pajak kepada pegawainya. Untuk pegawai tetap akan mendapatkan formulir 1721 A1 (Baca: Apa Itu Formulir 1721-A1?). Dalam 1721 A1 mencakup seluruh penghasilan pegawai seperti Gaji, Tunjangan, Premi asuransi, Natura, Bonus, THR dan lainnya. Tapi, sebetulnya apa yang di maksud dengan natura dan bagaimana pengenaan pajak natura? Pengertian Natura …
Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021. Sejak berlakunya peraturan ini semua pengelola layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti atas musik tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi …
Aturan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan PP 56/2021 Read More »
Dalam proses pencatatan akuntansi ada beberapa istilah yang mungkin terdengar hampir sama namun memilki arti dan fungsi yang berbeda. Contohnya adanya laporan neraca saldo dan laporan keuangan neraca. Meskipun sama-sama neraca, namun keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai neraca percobaan atau biasa disebut dengan neraca saldo …
Setiap pekerja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia serta bertujuan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Beberapa program dari BPJS Ketenagakerjaan diantaranya ialah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun …
Pembagian Kelompok Tingkat Risiko Lingkungan Kerja JKK Read More »
Tahukah kamu bahwa PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut merupakan fasilitas yang ada dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana fasilitas ini dapat diberikan sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Keduanya merupakan fasilitas di bidang PPN yang diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 …