Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan perhitungan untuk nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2022. Kementerian ketenagakerjaan menyatakan bahwa rata-rata kenaikan UMP pada tahun 2022 hanya naik sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Kenaikan UMP untuk tahun 2022 berdasarkan rumusan atau perhitungan yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam menentukan …
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengeluarkan aturan baru mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (FP), dimana terdapat 9 tambahan dokumen yang membuat sampai saat ini total 25 dokumen yang masuk dalam kategori tersebut dan memperbarui kriteria beberapa jenis dokumen yang sudah ada. Adapun ketentuan ini tercantum sebagaimana diatur dalam …
Aturan Baru Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak Read More »
Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Cara Mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu persyaratan dalam mencairkan JHT adalah surat paklaring. Sebenarnya apa pengertian Surat Paklaring itu? Pengertian Surat Paklaring Pengertian Surat paklaring adalah suatu dokumen yang dapat menunjukkan pengalaman kerja seorang pegawai dan posisi kerja selama bekerja di suatu perusahaan. Informasi yang tercantum …
Perusahaan Memiliki Cabang Wajib Dibuatkan NPWP Setiap perusahaan pastinya mempunyai tujuan agar dapat berkembang di kemudian hari. Salah satu upaya dari perusahaan dalam mewujudkan hal tersebut dengan dilakukannya perluasan cakupan pasar di berbagai lokasi yang berbeda sehingga memungkinkan perusahaan membuka kantor cabang di lokasi tersebut. Dengan dibuatnya kantor cabang pastinya cabang dapat melakukan aktivitas ekonomi …
Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai syarat dan mekanisme IPO. Dengan perusahaan melakukan IPO memungkinkan masyarakat untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Setiap akhir periode, idealnya perusahaan mengeluarkan laporan kinerja keuangan, baik dalam bentuk laporan keuangan 3 bulanan, semester, atau tahunan. Saat perusahaan memiliki kinerja yang baik tidak jarang perusahaan memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya …
Dalam perpajakan, tentunya Anda sering mengenal istilah pemotongan dan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukan. Tentunya pemotongan dan pemungutan terlihat memiliki arti yang sama yaitu sama-sama berhubungan dengan pajak tetapi tahukah Anda bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Adapun aturan yang mengatur mengenai pemotongan dan pemungutan pajak ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 …
Masih berhubungan dengan artikel sebelumnya Harmonisasi Peraturan Pajak, dalam Rencana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak tersebut ditambahkan juga peraturan baru yang belum ada sebelumnya yaitu penerapan pajak karbon. Melihat tingkat pencemaran yang semakin tinggi, pemerintah perlu mengambil langkah pencegahan untuk mengurangi hal tersebut. Salah satu cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan pajak karbon. …
Investasi merupakan sebuah cara menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya secara langsung maupun tidak langsung ke dalam suatu benda, pihak, atau lembaga, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil penempatan modal tersebut di masa mendatang. Dalam bahasa Italia, investasi dikenal dengan sebutan investire yang berarti memakai atau menggunakan. Investasi bukanlah hal yang asing …
Jaminan hari tua (JHT) adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin peserta agar menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat JHT berupa uang tunai yang besarnya merupakan kumulatif dari iuran yang dibayarkan tiap bulannya ditambah hasil pengembangan. (Baca Juga: Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Dan Manfaatnya). …
Saat ini tak perlu khawatir lagi apabila mengalami masalah dalam proses perpajakan karena Kementerian Keuangan telah menyediakan saluran khusus pengaduan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan. PER-07/2019 ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengaduan pelayanan perpajakan dan merupakan revisi dari aturan sebelumnya …