Payung Hukum Baru Pajak
Adanya perlambatan ekonomi dan stagnansi perekonomian Indonesia, (bersumber dari pajak.go.id) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak sedang merancang suatu perangkat Undang-undang (UU) perpajakan untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus atau dikenal dengan istilah Omnibus Law. Rancangan payung hukum baru pajak ini tidak akan mengganggu proses revisi UU KUP, UU PPh, dan UU PPN yang juga tetap …