Aset kripto atau yang biasa dikenal dengan cryptocurrency merupakan salah satu instrumen investasi berupa aset digital yang menerapkan teknologi rantai-blok atau blockchain dan sudah diproteksi dengan cryptography. Namun tahukah kamu bahwa saat ini Kementerian Keuangan menerbitkan beberapa aturan dari turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang salah satunya mengatur mengenai ketentuan perpajakan atas transaksi …
Untuk setiap pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdapat beberapa kewajiban yang harus dijalankan, salah satunya membuat Faktur Pajak sebagai bukti atas transaksi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Namun tahukah Anda bahwa dalam kondisi tertentu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) …
Jasa perhotelan merupakan salah satu dari objek Pajak Daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah, di mana hotel menjadi salah satu penyumbang pajak suatu daerah, tidak terkecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila melihat aspek pengenaan PPN, tidak semua jasa perhotelan dikenakan PPN. Pada pembahasan kali ini akan dibahas …
Jasa Perhotelan Yang Dikenakan Dan Tidak Dikenakan PPN Read More »
Sebuah negara tentunya memiliki peraturan pajak yang digunakan untuk mengatur, menetapkan dan menjaga bagaimana perpajakan berjalan sesuai dengan seharusnya. Namun tidak selamanya penerapan peraturan perpajakan dapat berjalan dengan lancar, di mana terdapat kemungkinan kesalahpahaman yang terjadi antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang menimbulkan sengketa pajak. Dalam hal ini, untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam hal …
Perbedaan Banding Dan Gugatan Menurut Perpajakan Read More »
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan aturan yang diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal keuangan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 resmi dicabut …
Selain wajib pajak badan, Wajib Pajak Orang Pribadi juga memiliki jangka waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bahwa batas waktu pelaporan paling lama tiga bulan setelah Tahun Pajak berakhir. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi tidak …
Perpanjangan Tenggat Waktu Pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi Read More »
Menurut Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah paling lama empat bulan setelah Tahun Pajak berakhir. Namun untuk wajib pajak yang tidak melaporkan maupun melaporkan lewat dari batas waktu pelaporan, maka sebagaimana …
Perpanjangan Tenggat Waktu Pelaporan SPT Tahunan WP Badan Read More »
Pemindahan Alamat NPWP Ketika Anda memutuskan pindah alamat tempat tinggal atau domisili, tentunya perlu mengurus administrasi untuk perpindahan, tidak terkecuali Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Meski pelayanan perpajakan dapat dilakukan secara online atau daring, tetapi terdapat beberapa pelayanan perpajakan yang harus dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib …
Dalam artikel Pemotongan dan Pemungutan Pajak sudah dibahas mengenai bagaimana ketentuan mengenai pemotongan dan pemungutan PPh, dimana pemotongan dan pemungutan PPh merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Namun, untuk wajib pajak yang memiliki kondisi khusus dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan dan pemungutan PPh kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar …
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menerbitkan perubahan kebijakan dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Secara sederhana, desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan baru mengenai perubahan pelaksanaan desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain …