Setiap perusahaan pastinya memiliki manajemen yang bertugas mengurusi bidang sumber daya manusia, biasa dikenal dengan sebutan manajemen SDM atau Human Resource Department (HRD). Pada dasarnya tugas dari manajemen SDM ini adalah merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah perusahaan. Manajemen SDM bertanggung jawab dalam membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur kepegawaian dan juga …
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan perhitungan untuk nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2022. Kementerian ketenagakerjaan menyatakan bahwa rata-rata kenaikan UMP pada tahun 2022 hanya naik sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Kenaikan UMP untuk tahun 2022 berdasarkan rumusan atau perhitungan yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam menentukan …
Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai Cara Mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu persyaratan dalam mencairkan JHT adalah surat paklaring. Sebenarnya apa pengertian Surat Paklaring itu? Pengertian Surat Paklaring Pengertian Surat paklaring adalah suatu dokumen yang dapat menunjukkan pengalaman kerja seorang pegawai dan posisi kerja selama bekerja di suatu perusahaan. Informasi yang tercantum …
Hari libur merupakan hari yang ditunggu-tunggu sebagian orang, terutama bagi para pekerja yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan. Pemerintah telah merancang aturan terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022 pada rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat koordinasi tingkat menteri dipimpin oleh Muhadjir Effendy selaku menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), …
Besaran pesangon kini resmi di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Besaran pesangon ini merupakan salah satu klaster yang menjadi pro dan kontra para pekerja/buruh dari …
Besaran Pesangon Menurut UU Cipta Kerja Bila Kena PHK Read More »
Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. PHK bisa terjadi karena pemberhentian dari perusahaan, adanya pengunduran diri dari pekerja, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, sudah mencapai usai pensiun dan pekerja meninggal dunia. Dalam Undang-Undang …
Prosedur Dan Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Read More »
Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sudah resmi menetapkan harga pembelian vaksin Sinopharm melalui PT Bio Farma (Persero) untuk vaksinasi mandiri atau gotong royong sebesar …
Dalam undang-undang cipta kerja terdapat beberapa turunan/cabang-cabang aturan terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satu turunan dari undang-undang cipta kerja tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. Dalam PP 35 Tahun 2021 berisikan tentang Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peraturan ini berlaku dan diundangkan pada …
PP 35 Tahun 2021 – PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK Read More »
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam dunia kerja pada umumnya ada sebuah bentuk perjanjian antara perusahaan dengan pekerjanya. Perjanjian tersebut dibuat dan diatur oleh perusahaan itu sendiri, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perjanjian kerja tersebut setidaknya memuat tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal perjanjian kerja tersebut, pemerintah telah mengaturnya …
Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Read More »
Pemerintah telah menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020. Salah satu turunannya yaitu terkait Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat Dan Pemutusan Hubungan …